STANDAR EVALUASI PROGRAM

Standar merupakan aspek penting dari setiap praktek evaluasi. Standar membantu memastikan bahwa evaluator dan klien mereka berkomunikasi secara efektif dan mencapai pemahaman, yang jelas saling mengenal kriteria yang harus dipenuhi oleh evaluasi. Standar tersebut diperlukan untuk meniadakan kemungkinan bahwa salah satu stakeholder atau evaluator melakukan kecurangan, mungkin membelokkan hasil evaluasi yang sesuai dengan diri mereka sendiri. Tanpa standar yang mendefinisikan layanan evaluatif, kredibilitas prosedur evaluasi, hasil, atau pelaporan yang tersisa akan diragukan. Untuk lebih berwibawa dan kredibel, standar evaluasi harus mencerminkan konsensus umum oleh tokoh-tokoh terkemuka di organisasi profesi yang bersangkutan

Evaluator telah membentuk prinsip-prinsip standar yang digunakan untuk membimbing dan menilai pekerjaan mereka, Selama dua dekade terakhir, profesionalisme evaluasi telah cukup diperkuat oleh pengembangan dan penggunaan standar evaluasi. Selama ini, standar profesional, diarahkan pada praktek melalui prinsip-prinsip yang disepakati, telah menjadi bagian integral dari desakan masyarakat luas pada kriteria dan langkah-langkah untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas evaluasi.

Ada beberapa standar yang digunakan Standar Evaluasi Program  yang dikembangkan oleh Badan Komite Bersama.  Standar Evaluasi pendidikan dan diakreditasi oleh Institut Standar Nasional Amerika; Panduan Prinsip-prinsip bagi Evaluator yang dikembangkan dan secara resmi disahkan oleh Asosiasi Evaluasi Amerika dan Komite Etik, Standar Audit Pemerintah yang dikembangkan oleh Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS dan diperlukan  dalam Audit Program Pemerintah AS.

Komite Bersama (1994) mendefenisikan standar evaluasi sebagai “Prinsip yang disepakati bersama oleh orang yang terlibat dalam profesi evaluasi, dalam rangka meningkatkan kualitas dan keadilan evaluasi”. Satuan Tugas AEA mencatat bahwa prinsip evaluasi disediakan oleh evaluator dengan panduan yang bersifat umum, konseptual bukan operasional. Kantor Akuntabilitas pemerintah menggambarkan standar audit sebagai pernyataan pertanggung jawaban dari seorang auditor. Pada dasarnya, ketiga dokumen membuat prinsip umum, yang merupakan hal yang penting. Untuk membantu komunikasi, akan dibahas tentang standar evaluasi berdasarkan Standar Evaluasi Program, Pengembangan Prinsip Evaluasi AEA, dan Standar Audit Pemerintah. Ketiga  otoritas dokumen  memberikan arahan untuk membimbing dan mengarahkan studi program evaluasi.

A.           Kebutuhan akan Standar Evaluasi

Setiap evaluator profesional harus tahu, mengerti, dan setia menerapkan standar yang sesuai praktek profesi evaluasi. Standar dan Kode ditetapkan dan diterapkan untuk kepentingan menjamin dan meningkatkan kualitas dan melindungi masyarakat dari tindakan buruk, berbahaya, penipuan jasa evaluasi, atau prilaku boros. Standar evaluasi program memiliki fungsi yang spesifik:

·         Memberikan prinsip-prinsip umum untuk mengatasi berbagai masalah praktis dalam pekerjaan evaluasi

·         Membantu memastikan bahwa evaluator akan menggunakan praktik terbaik bidang evaluasi yang tersedia

·         Memberikan arah untuk melakukan evaluasi perencanaan yang efisien dan termasuk pertanyaan evaluasi yang bersangkutan.

·         Menyediakan konten utama untuk pelatihan dan pembimbingan evaluator dan peserta lain dalam proses evaluasi.

·         Kehadiran evaluator dan konstituen mereka dilayani dengan bahasa yang sama untuk mempermudah komunikasi dan kolaborasi

·         Membantu arsip evaluator dan memelihara kredibilitas di antara profesi lain

·         Mendapatkan dan mempertahankan kredibilitas terhadap badan pengawasan publik dan klien

·         Mendapatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang evaluasi

·         Melindungi konsumen dan masyarakat dari praktek-praktek berbahaya atau merusak

·         Menyediakan kriteria objektif untuk menilai dan memperkuat layanan evaluasi

·         Memberikan dasar untuk akuntabilitas oleh evaluator

·         Memberikan dasar untuk mengadili klaim malpraktek dan sengketa lainnya

·         Menyediakan kerangka kerja konseptual dan definisi bekerja untuk membantu panduan penelitian dan pengembangan evaluasi.

Berdasarkan fungsi ini, kepatuhan terhadap standar profesional untuk evaluasi adalah di jantung dari profesionalisme dan keselarasan, guna layanan evaluasi. Kami percaya bahwa pernyataan standar untuk evaluasi dapat melayani fungsi di bidang evaluasi.

Beberapa standar disajikan secara sistematis dikembangkan, memiliki kredibilitas yang kuat, dan secara periodik ditinjau dan diperbarui. Tiga set standard yang berbeda tetapi juga saling melengkapi. Belajar dan mengembangkan fasilitas untuk menerapkan tiga set yang berbeda dari standar selektif akan meningkatkan profesionalisme seseorang dan fleksibilitas dalam melakukan evaluasi. Evaluator yang dilengkapi dengan set laporan alternatif standar dibantu dalam melakukan evaluasi berbasis standar dalam berbagai disiplin ilmu dan wilayah layanan. Bahkan kemudian sering menguntungkan untuk mengarahkan bimbingan dari dua atau bahkan semua tiga set standar.

B.            Latar Belakang Standar Evaluasi Program

Secara historis, evaluator program yang sudah diperlukan tentang standar profesional yang eksplisit untuk evaluasi program, baru berkembang hanya selama l980 dan 1990-an. Agen federal telah didanai ribuan oleh Presiden Lyndon Jhonson untuk mengevaluasi program sebagai bagian perang melawan kemiskinan dan umumnya mereka menemukan pembiayaan  mahal dalam kualitas buruk. Upaya untuk mereformasi gerakan program evaluasi termasuk standar otoritatif dalam rangka menetapkan prinsip-prinsip untuk menilai dan memperkuat rencana evaluasi dan laporan.

Dengan evolusi evaluasi sebagai profesi menjadi kenyataan hanya selama kuartal terakhir abad kedua puluh, berkembang kode perilaku di antara praktisi yang dapat diterima evaluator. Komite Bersama tentang Standar Evaluasi Pendidikan didirikan pada tahun 1975. Selama bertahun-tahun, ini komite tetap terus disponsori oleh 12 hingga 15 tokoh masyarakat profesional dengan keanggotaan keseluruhan berjumlah hampir 3 juta. Pembiayaan Komite dilakukan untuk melakukan pengembangan berkelanjutan, review, dan revisi Standar untuk evaluasi pendidikan. Komite ini mengeluarkan Standar Evaluasi Pendidikan Program, Proyek, dan Materi pada tahun 1981 dan versi terbaru pada tahun 1994, Standar Program Evaluasi. Komite Bersama juga menerbitkan standar untuk mengevaluasi tenaga kependidikan pada tahun 1988, dan pada tahun 2003 ini mengeluarkan seperangkat standar untuk evaluasi siswa. Komite Bersama diakreditasi oleh American National Standards Institute sebagai satu-satunya badan yang diakui untuk menetapkan standar untuk evaluasi pendidikan di Amerika Serikat.

Pada waktu yang hampir sama dengan standar Komite Bersama diterbitkan, Evaluasi Penelitian Sosial (ERS) menghasilkan perangkat kedua. ERS, didirikan pada tahun 1976, berfokus pada profesi evaluasi program seperti yang dilakukan di berbagai disiplin ilmu, program pemerintah, dan area layanan. Hal ini diterbitkan serangkaian standar berlabel Standar Evaluasi Penelitian Sosial untuk Evaluasi Program (Komite Standard ERS, 1982). Ada lima puluh lima hal secara singkat, pernyataan yang memperingatkan dibagi dalam kategori berikut: Perumusan dan Negosiasi, Struktur dan Desain, Pendataan dan Penyusunan, Analisis Data dan interpretasi, Komunikasi dan Pengungkapan, dan penggunaan Hasil. Pada tahun 1986, ERS digabung dengan Jaringan Evaluasi (ENET) ke Badan Asosiasi Evaluasi America (AEA), yang memiliki keanggotaan hampir tiga ribu. AEA kemudian digabung dengan Standar ERS menghasilkan Prinsip-Prinsip Panduan bagi Evaluator Program (Shadishi, Newman, Scheirer, & Wye, 1995). Pada bulan Juli 2004, keanggotaan AEA meratifikasi revise edisi dari Prinsip-Prinsip Panduan bagi evaluator program.

Kantor Akuntansi Umum AS eksplisit termasuk evaluasi program tahun 1994 dan 2003 nya revisi Standar Audit Pemerintah. Pemerintah Federal AS dalam melawan Kemiskinan, yang dimulai pada 1965, menelurkan banyak program federal yang mahal, yang membutuhkan dana besar untuk audit program keuangan. Pada tahun 1972, Kantor Akuntan Umum mulai mengeluarkan Standar Audit Pemerintahan. Edisi awal dan revisi awal dari standar ditangani hampir secara eksklusif dengan aspek keuangan program federal. Tahun 2003 edisi meliputi audit program dan evaluasi sebagai salah satu fokus dari standar umum dan menyajikan bab-bab yang berisi standar pekerjaan lapangan dan pelaporan untuk audit kinerja.

Terutama yang patut dicatat dalam edisi 2003 adalah bagian baru pada kemandirian, yang secara bersamaan menyediakan auditor dari kedua audit dan jasa konsultasi kepada entitas yang sama. Pergaulan seperti jasa dipandang sebagai konflik kepentingan tidak dapat diterima. Ini dapat menyebabkan auditor untuk mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri dan dengan demikian kehilangan Kemandirian dan kredibilitas, mungkin mengalah pada tekanan terlarang laporan distors. Ini telah dibuat secara nyata jelas di sektor swasta.

C.           Komite Bersama Standar Evaluasi Program

Tujuh belas anggota tetap Komite Bersama Standar Evaluasi Pendidikan diangkat oleh dua belas organisasi profesional. Organisasi dan anggota yang ditunjuk mereka mewakili berbagai spesialisasi: akredatasi sekolah, konseling dan bimbingan, kurikulum, administrasi pendidikan, pendidikan tinggi, pengukuran pendidikan, penelitian pendidikan, tata kelola pendidikan, evaluasi program, psikologi, statistik, dan pengajaran. Suatu persyaratan mendasar dari komite adalah bahwa hal itu termasuk tentang jumlah yang sama anggota yang mewakili perspektif klien dan evaluator. Selama bertahun-tahun, jumlah organisasi Komite Bersama mensponsori telah sedikit meningkat.

Setiap edisi Standar Evaluasi Program telah diperinci dari tiga puluh standar. Setiap standar berisi pernyataan standar, penjelasan tentang kebutuhannya, alasan, pedoman untuk melaksanakannya, kesalahan umum yang harus diantisipasi dan dihindari, dan kasus ilustratif. Akhir 1994 versi Pendidikan dan pelatihan dalam pengaturan seperti hukum, bisnis, pemerintah, kesehatan, militer, keperawatan, pengembangan profesional, sekolah dasar dan menengah, lembaga pelayanan sosial, dan perguruan tinggi dan universitas.

Tiga puluh standar dikelompokkan sesuai dengan empat atribut penting dari evaluasi: kegunaan, kelayakan, kepatutan dan akurasi. Komite Bersama menyarankan baik evaluator dan klien untuk menerapkan tiga puluh standar sehingga evaluasi mereka memuaskan semua atribut penting dari evaluasi empat suara. Empat konsep mendasar dalam Standar Evaluasi Program adalah utilitas, kelayakan, kepatutan, dan akurasi.

Utulitas

Suatu evaluasi harus berguna. Ini harus ditujukan kepada orang-orang dan kelompok yang terlibat bertanggung jawab untuk melaksanakan program yang dievaluasi. Para evaluator harus memastikan kebutuhan informasi para pengguna dan melaporkan kepada mereka umpan balik evaluatif yang relevan secara jelas, ringkas, dan tepat waktu. Ini akan membantu mereka mengidentifikasi dan mengurus masalah program dan menyadari kekuatannya. Ini yang paling penting harus menjawab pertanyaan pengguna juga mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk menilai prestasi dan kelayakan program. Evaluasi seharusnya tidak hanya melaporkan umpan balik tentang kekuatan dan kelemahan, tetapi juga harus membantu pengguna dalam mempelajari dan menerapkan temuan. Standar utilitas mencerminkan konsensus umum ditemukan dalam literatur evaluasi bahwa evaluasi program secara efektif harus membahas kebutuhan informasi dari klien. Untuk itu, harus menginformasikan proses perbaikan program. Jika tidak ada prospek bahwa temuan dari evaluasi dimaksud akan digunakan, evaluasi tidak boleh dilakukan.

KELAYAKAN

Suatu evaluasi harus layak. Evaluasi menggunakan prosedur evaluasi tepat dan beroperasi di lingkungan program. harus menghindari hal yang mengganggu atau merusak dalam program ini. Kita harus mengontrol sebanyak mungkin kekuatan politik yang mungkin menghambat atau merusak evaluasi. Dan itu harus dilakukan secara efisien dan efektif mungkin. Standar menekankan bahwa prosedur evaluasi harus bisa diterapkan di dunia nyata, tidak hanya di laboratorium eksperimental. Secara keseluruhan, standar kelayakan memerlukan evaluasi harus realistis, bijaksana, diplomatik, layak politik, hemat waktu, dan hemat biaya. Eksperimen sering bertentangan dan tidak layak dalam pengaturan lapangan, dan dalam kasus tersebut, evaluator harus lebih realistis, naturalistik, dan studi multimetode.

Kepatutan

Suatu evaluasi harus memenuhi kondisi kepatutan. Harus didasarkan pada kejelasan, dan perjanjian tertulis dimana mendefinisikan kewajiban evaluator dan klien untuk mendukung pelaksanakan evaluasi. Evaluasi harus melindungi hak semua pihak yang terlibat dan martabat. Harus jujur ​​dan tidak terdistorsi dengan cara apapun. Laporan harus dibebaskan sesuai dengan perjanjian dan dengan kebebasan yang berlaku undang-undang informasi. Selain itu, laporan harus menyampaikan secara seimbang kelemahan dan kekuatannya. Standar merefleksikan fakta bahwa evaluasi dapat mempengaruhi banyak orang, baik negatif maupun secara positif. Standar kepatutan adalah desain untuk melindungi hak-hak semua pihak dalam evaluasi. Secara umum, standar kepatutan mengharuskan evaluasi dilakukan secara sah, etis, dan dengan memperhatikan kesejahteraan mereka yang terlibat dalam evaluasi serta mereka yang terkena dampak hasil.

AKURASI

Suatu evaluasi harus akurat. Ini jelas harus menjelaskan program seperti yang direncanakan dan dengan benar-benar dieksekusi. Kita harus menjelaskan latar belakang program dan pengaturan. Harus melaporkan temuan yang valid dan reliabel. Ini harus mengidentifikasi dan membuktikan kelayakan sumber informasi evaluasi, metode pengukuran dan perangkat, prosedur analitis, dan ketentuan untuk pengendalian bias dan metaevaluation. Ini harus menyajikan kekuatan, kelemahan, dan keterbatasan rencana evaluasi, prosedur, informasi, dan kesimpulan. Ini harus menggambarkan dan menilai sejauh mana evaluasi memberikan penilaian yang independen berisi sebagai kaitan untuk penilaian diri yang mungkin bias. Secara umum, kelompok akhir dari standar memerlukan evaluator untuk memperoleh informasi teknis suara, menganalisis dengan benar, melaporkan kesimpulan dibenarkan, catat setiap peringatan yang bersangkutan, dan mendapatkan atau melakukan metaevaluation. Nilai keseluruhan evaluasi terhadap dua belas standard akurasi adalah suatu indeks validitas keseluruhan evaluasi ini.

IKHTISAR STANDAR EVALUASI PROGRAM.

Kegunaan
Standar utilitas dimaksudkan untuk memastikan bahwa evaluasi akan melayani kebutuhan pengguna informasi.

1.    U1 Identifikasi Stokeholder. Orang yang terlibat dalam atau dipengaruhi oleh evaluasi, sehingga kebutuhan mereka dapat diatasi.

2.    U2 Kredibilitas Evaluator. Orang yang melaksanakan evaluasi harus baik, dapat dipercaya dan kompeten untuk melakukan evaluasi, sehingga hasil evaluasi mencapai maksimum pada tingkat kredibilitas dan penerimaannya.

3.    U3 Informasi Lingkup dan Seleksi. Informasi yang dikumpulkan harus dipilih secara luas untuk menjawab pertanyaan yang bersangkutan mengenai program dan responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan klien dan pemangku kepentingan tertentu lainnya.

4.    U4 Identifikasi Nilai. Perspektif, prosedur, dan pemikiran yang digunakan untuk menafsirkan temuan harus hati-hati dijelaskan, sehingga menjadi dasar untuk penilaian yang jelas.

5.    U5 Kejelasan Laporan. Laporan evaluasi harus secara jelas menggambarkan program yang sedang dievaluasi, termasuk konteks dan tujuan, prosedur, dan temuan evaluasi, sehingga informasi penting yang disediakan, dan mudah dipahami.

6.    U6 Ketepatan waktu dan Diseminasi Laporan, temuan sementara yang signifikan dan laporan evaluasi harus disebarluaskan kepada pengguna yang dimaksudkan, sehingga mereka dapat menggunakan secara tepat waktu.

7.    U7 Evaluasi Dampak. Evaluasi harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan cara yang mendorong tindak lanjut oleh para pemangku kepentingan, sehingga kemungkinan bahwa evaluasi akan digunakan meningkat.

Kelayakan

Standar kelayakan dimaksudkan untuk memastikan bahwa evaluasi akan menjadi realistis, bijaksana, diplomatik, dan hemat.

·      Fl  Prosedur Praktis. Prosedur evaluasi harus praktis, untuk menjaga gangguan seminimal mungkin untuk memperoleh informasi yang diperlukan,

·      F2 Viabilitas Politik. Evaluasi harus direncanakan dan dilakukan dengan mengantisipasi posisi yang berbeda dari berbagai kepentingan kelompok, sehingga kerjasama mereka dapat diperoleh dan agar ada upaya yang membatasi salah satu kelompok untuk operasi evaluasi atau bias atau penyalahgunaan hasilnya dapat dihindari atau menetralisir.

·      F3 Efektivitas Biaya. Evaluasi harus efisien dan menghasilkan informasi nilai yang cukup, sehingga sumber daya yang dikeluarkan dapat dibenarkan.

Kepatutan

Standar kepatutan dimaksudkan untuk memastikan bahwa evaluasi akan dilakukan secara hukum, etis, dan dengan memperhatikan kesejahteraan mereka yang terlibat dalam evaluasi, serta dipengaruhi oleh hasil-hasilnya.

·      P1 Orientasi Layanan. Evaluasi harus dirancang untuk membantu organisasi dan efektif melayani kebutuhan berbagai peserta yang ditargetkan.

·      P2 Kewajiban formal. Kewajiban para pihak formal untuk evaluasi (apa yang harus dilakukan, bagaimana, oleh siapa, kapan) harus disetujui secara tertulis, sehingga pihak yang berwajib mematuhi semua kondisi dari perjanjian resmi atau negosiasi ulang itu.

·      P3 Hak Asasi Manusia. Evaluasi harus dirancang dan dilaksanakan untuk menghormati dan melindungi hak dan kesejahteraan manusia.

·      P4 Interaksi Manusia. Evaluator harus menghormati harkat dan martabat manusia dalam interaksi mereka dengan orang lain yang terkait dengan evaluasi, sehingga peserta tidak merasa terancam atau dirugikan.

·      P5 Penilaian Lengkap dan Adil. Evaluasi harus lengkap dan adil dalam pemeriksaan dan pencatatan kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi, sehingga kekuatan dapat dibangun dan masalah dapat ditangani.

·      P6 Pengungkapan Temuan. Para pihak formal untuk evaluasi harus memastikan bahwa temuan evaluasi bersama dibuat agar dapat diakses oleh orang yang terkena dampak evaluasi dan lain-lain dengan hak legal menyatakan menerima hasilnya.

·      P7 Benturan Kepentingan. Konflik kepentingan harus ditangani secara terbuka dan jujur, sehingga tidak mengorbankan proses evaluasi dan hasil.

·      P8 Tanggung Jawab Fiskal. Alokasi evaluator dan pengeluaran sumber daya harus mencerminkan prosedur yang akuntabilitas dan sebaliknya lebih bijaksana dan etis bertanggung jawab, sehingga pengeluaran dicatat dan tepat.

Ketepatan

Standar akurasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa evaluasi akan mengungkapkan dan menyampaikan informasi teknis yang memadai tentang fitur yang menentukan nilai atau manfaat dari program yang dievaluasi.

•      Al Dokumentasi Program. Program yang dievaluasi harus dijelaskan dan didokumentasikan secara jelas dan akurat, sehingga program ini dengan jelas diidentifikasi.

•      A2 Analisis Konteks. Konteks di mana program ada harus diperiksa secara rinci, sehingga mungkin mempengaruhi program dan dapat diidentifikasi.

•      A3 Menjelaskan Tujuan dan Prosedur. Tujuan dan prosedur evaluasi harus dimonitor dan dijelaskan secara cukup rinci, sehingga dapat diidentifikasi dan dinilai.

•      A4 Sumber Informasi. Sumber informasi yang digunakan dalam evaluasi program harus dijelaskan cukup detail, sehingga kecukupan informasi dapat dinilai.

•      A5 Pembentukan Informasi. Pengumpulan dan prosedur informasi harus dipilih atau dikembangkan dan kemudian diimplementasikan, sehingga mereka akan memastikan bahwa interpretasi berlaku untuk penggunaan yang dimaksudkan.

•      A6 Informasi Terpercaya. Pengumpulan dan prosedur Informasi harus dipilih atau dikembangkan dan kemudian diimplementasikan, sehingga mereka akan memastikan bahwa informasi yang diperoleh cukup dapat diandalkan untuk penggunaan yang dimaksudkan.

•      A7 Informasi Sistematik. Informasi yang dikumpulkan, diproses, dan dilaporkan dalam suatu evaluasi harus secara sistematis terakhir, dan setiap kesalahan yang ditemukan harus diperbaiki.

•      A8 Analisis Kuantitatif Informasi. Informasi kuantitatif dalam suatu evaluasi harus secara tepat dan sistematis dianalisis, sehingga pertanyaan evaluasi secara efektif dijawab.

•      A9 Analisis Kualitatif Informasi. Informasi kualitatif dalam suatu evaluasi harus secara tepat dan sistematis dianalisis, sehingga pertanyaan evaluasi secara efektif dijawab.

•      A10 Kesimpulan. Kesimpulan yang dicapai dalam evaluasi harus secara eksplisit dibenarkan, sehingga stakeholder dapat menilai.

•      A11 Pelaporan Imparsial. Prosedur pelaporan harus waspada terhadap gangguan yang disebabkan oleh perasaan pribadi dan bias dari setiap hal yang menyangkut evaluasi, sehingga laporan evaluasi cukup mencerminkan temuan evaluasi.

•      A12 Metaevaluation. Evaluasi itu sendiri harus secara formatif dan summatively dievaluasi terhadap ini dan standar terkait lainnya, sehingga perilakunya dengan tepat dipandu dan, pada saat penyelesaian, stakeholder erat dapat memeriksa kekuatan dan kelemahan

Komite bersama yang ditawarkan rekomendasi yang mana dari tiga puluh standar yang paling berlaku untuk setiap sepuluh tugas dalam proses evaluasi: memutuskan apakah akan mengevaluasi, mendefinisikan masalah evaluasi, merancang evaluasi, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, pelaporan, evaluasi penganggaran evaluasi, kontrak untuk evaluasi, pengelolaan evaluasi, dan mengulur-ulur evaluasi. Meskipun Komite bersama menyimpulkan bahwa semua standar yang berlaku di semua evaluasi program pendidikan, analisis fungsional ini dimaksudkan untuk membantu evaluator cepat mengidentifikasi standar-standar yang mungkin paling relevan dengan tugas-tugas evaluasi tertentu.

Komite ini disajikan dan menggambarkan lima langkah umum untuk menerapkan standar: (1) mengenal Standar Evaluasi Program, (2) memperjelas tujuan dari evaluasi program, (3) memperjelas konteks evaluasi program, (4 ) menerapkan standar masing-masing berdasarkan tujuan dan konteks, dan (5) memutuskan apa yang harus dilakukan dengan hasilnya. Komite juga menyarankan cara-cara untuk menggunakan standar dalam merancang program pelatihan evaluasi.

Standar Evaluasi Program ini adalah terutama berlaku dalam evaluasi evaluasi, yaitu metaevaluasi. Dalam studi tersebut, metaevaluator mengumpulkan informasi dan penilaian tentang sejauh mana sebuah evaluasi program memenuhi persyaratan untuk memenuhi setiap standar. Kemudian evaluator menilai apakah standar masing-masing ditangani, sebagian ditangani, tidak diperhatikan, atau tidak berlaku. Sebuah profil dari penilaian ini menyediakan dasar untuk menilai evaluasi terhadap pertimbangan utilitas, kelayakan, dan akurasi dan dalam kaitannya dengan standar masing-masing. Ketika metaevaluasi tersebut dilakukan pada awal tahun evaluasi, mereka memberikan umpan balik diagnostik penggunaan dalam memperkuat evaluasi. Ketika selesai setelah evaluasi program, metaevaluation membantu pengguna menilai dan membuat penggunaan yang bijaksana dari temuan-temuan evaluasi dan rekomendasi atau menolak mereka sebagian atau bahkan sepenuhnya.

D.           Panduan Prinsip Evaluasi AEA

Pada bulan November 1992, AEA menciptakan sebuah gugus tugas dan dibebankan dengan mengembangkan prinsip-prinsip panduan umum untuk praktek evaluasi. Gugus tugas yang dipimpin oleh William R. Shadish, kemudian merancang Panduan Prinsip Evaluasi. AEA kemudian mempublikasikan prinsip-prinsip dalam edisi khusus dari Arah baru untuk berkala Evaluasi Program (AEA Task Force on Guiding Principles for Evaluators, 1995).

Pentingnya Panduan Prinsip

Panduan Prinsip AEA menyediakan kode perilaku profesi evaluator. Prinsip ini juga berlaku untuk mengevaluasi desain evaluasi dan laporan di berbagai macam disiplin ilmu. Mereka mendorong penilai untuk mengamati penyelidikan sistematis dan menghormati masyarakat dengan bertindak jujur ​​dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui karir profesional mereka.

Pedoman Prinsip Asosiasi Evaluasi Amerika (AEA)

A. Pencarian Sistematis. Evaluator melakukannya dengan sistematis, berbasis data pertanyaan, dan dengan demikian harus:

1.    Mematuhi standar teknis tertinggi sesuai dengan metode yang mereka gunakan.

2.    Jelajahi kekurangan dan kekuatan klien dari pertanyaan dan pendekatan evaluasi.

3.    Mengkomunikasikan pendekatan, metode, dan keterbatasan evaluasi secara akurat dan cukup rinci untuk memungkinkan orang lain untuk memahami, menafsirkan, dan mengkritik pekerjaan mereka.

B. Kompetensi. Evaluator memberikan kinerja yang kompeten untuk stakeholder, dan dengan demikian harus:

1.    Pastikan bahwa tim evaluasi bersama memiliki pendidikan, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang tepat untuk evaluasi.

2.    Pastikan bahwa tim evaluasi kolektif menunjukkan kompetensi budaya dan menggunakan strategi evaluasi yang tepat dan keterampilan untuk bekerja dengan kelompok-kelompok budaya yang berbeda.

3.    Praktek dalam keterbatasan kompetensi mereka, menolak untuk melakukan evaluasi secara substansial di luar batas-batas tersebut, dan membuat keterbatasan yang jelas pada evaluasi yang mungkin timbul jika tidak layak.

4.    Berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka dalam rangka untuk mninggikan tingkat kinerja dalam evaluasinya.

C. Integritas / Kejujuran. Evaluator menampilkan kejujuran dan integritas dalam perilaku mereka sendiri, dan berusaha untuk menjamin kejujuran dan integritas proses evaluasi keseluruhan, dan dengan demikian harus:

1.    Bernegosiasi jujur ​​dengan klien dan pihak terkait mengenai biaya, tugas, keterbatasan metodologi, cakupan hasil, dan penggunaan data.

2.    Menyingkap peran atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik kepentingan yang nyata sebelum menerima sebuah tugas.

3.    Mencatat dan melaporkan semua perubahan pada rencana awal proyek dinegosiasikan, dan alasan bagi mereka, termasuk kemungkinan dampak yang akan terjadi

4.    Lebih menghormati diri sendiri, klien mereka, dan pemangku kepentingan lainnya dan nilai-nilai terkait dengan evaluasi.

5.    Membuat prosedur secara akurat, data, temuan, dan berusaha untuk mencegah atau memperbaiki penyalahgunaan pekerjaan mereka oleh orang lain.

6.    Bekerja untuk menyelesaikan segala masalah yang berkaitan dengan prosedur atau kegiatan akan menghasilkan informasi evaluatif menyesatkan, menolak untuk melakukan evaluasi jika masalah tidak dapat diselesaikan, dan berkonsultasi rekan kerja atau stakeholder yang relevan tentang cara lain untuk melanjutkan jika menurun tidak layak.

7.    Mengungkapkan semua sumber dukungan keuangan untuk evaluasi, dan sumber permintaan untuk evaluasi.

D. Menghargai Orang. Evaluator menghormati keamanan, martabat, dan harga diri responden, peserta program, klien, dan stakeholder evaluasi lainnya, dan dengan demikian harus:

1.      Mencari pemahaman yang komprehensif dari elemen kontekstual dari evaluasi.

2.      Mematuhi etika profesi saat ini, standar, dan peraturan mengenai kerahasiaan, persetujuan, dan potensi risiko atau merugikan kepada peserta.

3.      Berusaha untuk memaksimalkan manfaat dan mengurangi kerugian yang tidak perlu ada, yang mungkin terjadi dari evaluasi dan hati-hati menilai manfaat atau prosedur karena potensi risikonya.

4.      Melakukan evaluasi dan mengkomunikasikan hasil-hasil dengan cara menghormati martabat para pemangku kepentingan dan harga diri.

5.      Ekuitas sosial dalam evaluasi, jika layak, sehingga mereka yang memberikan informasi akan mendapat imbalan.

6.      Memahami, menghargai, dan mempertimbangkan perbedaan antara para pemangku kepentingan seperti budaya, agama, ketidakmampuan, orientasi umur, seksual dan etnis.

E. Tanggung Jawab Publik. Evaluator mengartikulasikan dan memperhitungkan keragaman kepentingan umum dan publik dan nilai-nilai, dan dengan demikian harus:

1.   Sertakan perspektif yang relevan dan kepentingan berbagai stakeholder.

2.   Mempertimbangkan tidak hanya operasi langsung dan hasil evaluasi, tetapi juga asumsi luas, implikasi dan potensi efek samping.

3.   Memungkinkan akses para stakeholder, dan secara aktif menyebarkan informasi evaluatif, dan hasil evaluasi hadir dalam bentuk dimengerti bahwa orang menghormati dan kehormatan menjanjikan kerahasiaan.

4.   Menjaga keseimbangan antara kebutuhan stakeholder dan klien dan kepentingan lain.

5.   Mempertimbangkan kepentingan umum dan baik, akan melampaui analisis kepentingan stakeholcier khususnya mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

E.            Standar Audit Pemerintah

Audit program pemerintah diajukan sebagai hal penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab kepada badan legislatif, pejabat pemerintah, dan masyarakat. Auditor dipandang sebagai tanggung jawab untuk membantu pihak yang berkepentingan, menilai dan memastikan keabsahan informasi yang dilaporkan hasil dari program dan keandalan sistem terkait pengendalian internal. Standar Audit Pemerintahan ini adalah pernyataan luas dari tanggung jawab auditor. Standar ini dimaksudkan untuk mewakili perilaku audit yang dapat diterima dan memastikan bahwa auditor manusia Barat memiliki kompetensi, integritas, objektivitas, dan  dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pada pekerjaan mereka. Auditor dan organisasi audit diharapkan mengikuti standar-standar ini jika diperlukan oleh hukum, peraturan, kontrak, perjanjian, atau kebijakan. Standar menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa audit yang valid dan relevan dan juga berperan dalam meningkatkan manajemen pemerintahan, pengambilan keputusan, pengawasan, dan akuntabilitas. Sebuah dorongan tertentu dari standar adalah bahwa auditor harus melayani klien mereka dan pengguna laporan keuangan dan melindungi kepentingan umum dengan meneliti pengendalian internal dan pelaporan tentang sejauh mana kontrol mencegah penipuan pelaporan keuangan, melindungi aset, dan memberikan peringatan dini masalah muncul. Auditor yang melakukan pekerjaan sesuai dengan Standar Audit Pemerintahan yang diharapkan untuk membenarkan setiap penyimpangan dari standar ini.

Dokumen ini memiliki delapan bab: (1) Pendahuluan, (2) Jenis-jenis Audit Pemerintah dan Atestasi Perjanjian,  (3) Standar Umum, (4) Standar Pekerjaan Lapangan Audit Keuangan, (5) Pelaporan Standar Audit Keuangan, (6 ) Standar Umum, Kerja Lapangan, dan Pelaporan pada Atestasi Perjanjian, (7) Standar Lapangan Kerja untuk Audit Kinerja, dan (8) Pelaporan Standar Audit Kinerja. Bab Satu, Tiga, Tujuh, Delapan dan Standar Audit Pemerintahan yang terutama berlaku untuk evaluasi program.

Beberapa poin kunci dari Standar Audit Pemerintahan yang berkaitan dengan evaluasi program. Auditor dibebankan melayani kepentingan umum dan menjaga tingkat tertinggi objektivitas integrit dan kemandirian. Dalam melaksanakan pekerjaan mereka, mereka adalah untuk bersikap objektif, kompeten, fakta berbasis, intelektual jujur, nonpartisan, bebas dari konflik kepentingan (sebenarnya atau penampilan), dan nonideological dalam hubungan dengan evaluatees dan pengguna laporan audit. Mereka harus menghormati kepercayaan publik, profesional dalam merencanakan dan melakukan penilaian dan pelaporan fungsi, dan mewujudkan konsep akuntabilitas kepada publik. Mereka tidak boleh menggunakan informasi yang diperoleh untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan menghambat upaya yang sah dan etis dari entitas yang diaudit. Auditor disarankan untuk menerapkan Standar Audit Pemerintahan untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan informasi yang dilaporkan oleh atau diperoleh dari pejabat entitas yang diaudit. Pada awal audit, auditor adalah untuk menginformasikan pengguna laporan tujuan audit tersebut,, jadwal kebutuhan data, prosedur, dan rencana pelaporan. Mereka juga disarankan untuk menilai hubungan-hubungan dengan entitas yang diaudit secara terus menerus untuk menjaga objektivitas dan independensi dan layanan kepada publik. Saat melaporkan temuan mereka, auditor harus mengungkapkan semua atau fakta material yang signifikan diketahui mereka bahwa, jika tidak diungkapkan, bisa menggambarkan temuan, pengguna menyesatkan, atau menyembunyikan praktek yang tidak benar atau melanggar hukum.

Standar umum

Standar Audit Pemerintahan yang mengandung empat standar umum untuk aplikasi untuk audit keuangan, keterlibatan atestasi, dan evaluasi program: (1)  organisasi audit dan auditor individu, (2) pelaksanaan penilaian profesional dalam melakukan dan melaporkan audit, melaksanakan kontrol kualitas, dan terlibat peer review eksternal, (3) kompetensi dan pendidikan berkelanjutan dari staf audit, dan (4) Ketentuan untuk pengendalian kualitas untuk memberikan jaminan yang wajar sesuai dengan standar audit yang berlaku. Ini dianggap wajib ketika melakukan audit aplikasi yang membutuhkan Standar GovernmenlAuditing. Standar umum ditargetkan untuk memastikan kredibilitas hasil audit. Standar audit umum mengikuti.

Kemandirian. Standar umum yang berkaitan dengan kemandirian berbunyi sebagai berikut: "Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi audit dan auditor individu, apakah pemerintah atau publik, harus bebas baik dalam kenyataan dan penampilan dari gangguan pribadi, eksternal, dan organisasi untuk kemandirian." Standar ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pendapat, kesimpulan, penilaian, dan rekomendasi akan memihak dan dipandang sebagai tidak memihak oleh pihak ketiga berpengetahuan:

• Gangguan Pribadi. Organisasi Audit dibebankan memelihara sistem pengendalian mutu internal untuk mendeteksi apakah auditor memiliki hubungan dan keyakinan yang mungkin menyebabkan mereka menjadi sebagian atau memberikan tampilan memihak. Auditor individu dibebankan memberitahukan pejabat yang tepat dalam organisasi audit mereka jika mereka memiliki gangguan pribadi untuk kemandirian-misalnya, teman atau anggota keluarga dalam entitas yang diaudit, kepentingan keuangan dalam pekerjaan, badan sebelumnya dalam entitas yang diaudit, dan pekerjaan mencari di organisasi yang diaudit. Untuk mencegah atau mengatasi gangguan pribadi untuk kemandirian, organisasi audit dibebankan menetapkan kebijakan kemandirian bersangkutan dan prosedur, mengkomunikasikan hal ini kepada semua auditor dalam organisasi, menyediakan mereka dengan pelatihan yang tepat, memantau kepatuhan dengan standar, membangun mekanisme disiplin, segera menyelesaikan pribadi pelanggaran kemandirian, dan stres bahwa auditor harus menjaga independensi dan selalu bertindak demi kepentingan publik.

• Gangguan Eksternal.  auditor dapat dikompromikan ketika faktor-faktor di luar organisasi audit yang membatasi atau mengganggu abilityto auditor membuat pendapat independen dan obyektif dan kesimpulan. Gangguan tersebut dapat terjadi ketika manajer dalam organisasi audit, badan pengawas, atau organisasi pendanaan mencegah diperlukan tindakan audit; tekanan auditor untuk mendistorsi, cukai, atau nada bawah penilaian tertentu; mengganggu pemilihan informasi yang akan diperiksa; tidak wajar membatasi waktu yang diizinkan untuk menyelesaikan audit; mengganggu pemilihan dan penunjukan auditor; terlalu membatasi pendanaan audit; atau mengancam atau sebenarnya tidak tepat terlibat dalam memodifikasi laporan audit. Organisasi Audit dibebankan untuk mengidentifikasi gangguan eksternal mungkin dan cara menyapa mereka dalam kebijakan dan prosedur internal untuk melaporkan dan mengatasi gangguan eksternal.

• Gangguan Organisasi. Organisasi audit harus bebas dari gangguan untuk petugas kemandirian ke tempat mereka di dalam atau hubungan dengan organisasi yang rumah entitas yang akan diaudit. Auditor dapat dianggap bebas dari gangguan organisasi jika organisasi audit independen dari entitas yang diaudit.

Standar Kemandirian merinci beberapa cara bahwa organisasi audit dapat memenuhi persyaratan  organisasi. Ini termasuk tugas ke tingkat pemerintahan selain perumahan satu entitas diaudit dan penugasan ke cabang pemerintahan yang berbeda dalam tingkat yang sama pemerintah sebagai entitas yang diaudit Juga, sebuah organisasi audit yang dapat dianggap bebas dari gangguan organisasi untuk kemandirian jika kepala organisasi audit langsung dipilih atau ditunjuk oleh badan pemerintah yang mengawasi dan memiliki kekuatan pengangkatan orang tersebut.

Beberapa organisasi audit internal untuk organisasi yang diaudit. Untuk memenuhi kebutuhan organisasi-organisasi internal audit, standar Kemandirian meliputi ketentuan dan saran yang mungkin berlaku untuk unit Audit dalam organisasi seperti perguruan tinggi, universitas, dan rumah sakit. Ketentuan utama adalah pertanggungjawaban kepada kepala atau wakil kepala organisasi, pelaporan hasil audit agar kepala atau wakil kepala organisasi, dan staf organisasi atau garis fungsi manajemen unit di bawah audit. Hal ini juga menyarankan bahwa auditor dalam unit internal audit harus, jika mungkin, berada di bawah gaji, promosi, dan sistem kepemilikan berdasarkan prestasi. Organisasi internal audit dibebankan untuk mendokumentasikan kondisi yang membuatnya bebas dari gangguan organisasi untuk kemandirian dan untuk tunduk dokumentasi secara utuh untuk memastikan bahwa semua pengamanan yang diperlukan terpenuhi.

Penilaian Ahli. Standar umum kedua adalah berdasarkan professional judgement; "penilaian Profesional harus digunakan dalam merencanakan dan melakukan audit dan keterlibatan atestasi dan dalam pelaporan hasil." Pernyataan ini mensyaratkan auditor untuk menerapkan pertimbangan profesional untuk semua aspek pekerjaan mereka untuk kepentingan publik secara efektif dan menjaga objektivitas integritas maksimal, dan . Pelaksanaan penilaian profesional dimaksudkan untuk membantu memastikan bahwa salah saji material atau ketidakakuratan yang signifikan pada data akan terdeteksi.

Penilaian profesional diperlukan dalam menentukan jenis tugas yang akan dilakukan, kriteria evaluatif yang bersangkutan, ruang lingkup pekerjaan, pendekatan metodologis, jenis dan jumlah informasi yang dibutuhkan, dan tes dan prosedur. Pertimbangan profesional juga diperlukan dalam melaksanakan penelitian, menilai bukti yang diperoleh, mengevaluasi pekerjaan audit, dan pelaporan temuan.

Kompetensi. Standar umum ketiga di standar auditing Pemerintah adalah keyakinan auditor dan kompetensi evaluator. Hal ini dinyatakan sebagai berikut: "Staf yang ditugaskan untuk melakukan audit atau keterlibatan atestasi secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk tugas-tugas yang diperlukan." Ini tanggung jawab tempat standar pada organisasi audit untuk anggota yang ditetapkan staf yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman diperlukan untuk memenuhi tugas tertentu. Untuk memenuhi persyaratan kompetensi, organisasi audit yang mungkin harus mempekerjakan orang dengan keahlian dalam berbagai bidang, seperti akuntansi, statistik, hukum, teknik, audit desain dan metodologi teknologi informasi, administrasi publik, ekonomi, ilmu sosial, dan aktuaria ilmu pengetahuan. Anggota staf diharapkan untuk mempertahankan kompetensi profesional mereka melalui melanjutkan pendidikan profesional.

Pengendalian Mutu dan Jaminan. Standar umum keempat, berlabel pengendalian mutu dan jaminan, menyatakan, "Setiap organisasi audit yang melakukan audit keterlibatan dan / atau pengesahan sesuai dengan (Standar Audit Pemerintahan) harus memiliki sistem pengendalian mutu internal yang tepat dan harus menjalani pengakuan eksternal". Tujuan standar ini adalah untuk memastikan bahwa suatu organisasi audit akan memiliki dan menerapkan struktur, kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu internal yang cukup akan memastikan kepatuhan organisasi dengan Standar Audit Pemerintahan.

Mekanisme kontrol kualitas internal harus mencakup prosedur untuk memonitor berkelanjutan untuk menilai kesesuaian dan keefektifan kebijakan organisasi dan prosedur yang berkaitan dengan standar. Sistem mutu internal kontrol yang diizinkan untuk bervariasi dalam kecanggihan dan dokumentasi tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran, alam, dan sumber daya dari organisasi audit dan sesuai pertimbangan biaya-manfaat. Namun demikian, setiap organisasi audit diharapkan untuk menjaga up-to-date dokumentasi yang detail dan menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian mutu dan prosedur.

Keempat standar umum dari Standar Audit Pemerintahan ini sangat berorientasi kepada organisasi audit tetapi juga memiliki relevansi yang cukup untuk evaluasi program dan organisasi yang melakukan evaluasi program. Nyatanya, Evaluasi program dapat ditingkatkan dengan memenuhi persyaratan umum untuk kemandirian, penilaian profesional, kompetensi, kontrol kualitas kering dan jaminan. Kami berikutnya mempertimbangkan dua bab tentang kerja lapangan dan pelaporan dalam Standar Audit Pemerintahan yang secara langsung menangani perusahaan dari evaluasi program.

Penelitian lapangan Standar Audit Kinerja

Standar pekerjaan lapangan empat untuk audit kinerja, dalam Standar Audit pemerintah berkaitan dengan perencanaan audit; staf pengawas; memperoleh bukti yang cukup, kompeten, dan relevan; dan menyiapkan dokumentasi audit:

Perencanaan. Standar menyatakan, "adalah Pekerjaan yang harus memadai direncanakan." Auditor diarahkan untuk menentukan tujuan audit, ruang lingkup, dan metode yang diperlukan. Ketiga elemen ini akan ditentukan bersama-sama dengan pertimbangan tumpang tindih mereka. Selain itu, perencanaan dari ketiga, elemen adalah menjadi yang sedang berlangsung di seluruh audit.

Perencanaan audit harus mempertimbangkan (I) sifat pentingnya program dan kebutuhan pengguna potensial audit, (2) sifat alamiah subjek program, (3) relevansi pengendalian internal dengan persyaratan audit, (4) metode untuk mendeteksi pelanggaran yang signifikan dari persyaratan hukum dan peraturan, ketentuan kontrak, atau perjanjian hibah, (5) kriteria evaluatif yang bersangkutan, (6) hasil audit sebelumnya yang bersangkutan, (7) sumber data yang relevan; (8) keperluan bagi para ahli dan auditor tambahan; (9) staf dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan audit; dan (10) cara yang tepat untuk mengkomunikasikan rencana audit untuk manajer program subyek dan orang lain sebagaimana berlaku. Persyaratan yang tepat untuk rencana audit tertulis termasuk kewenangan hukum program, sejarah, tujuan, lokasi, dan informasi latar belakang lainnya yang relevan; tanggung jawab audit standard staf; prosedur audit untuk mengumpulkan dan meringkas informasi; dasar untuk menugaskan suatu pekerjaan untuk staf dan format umum dan isi laporan audit.

Pengawasan. Standar menyatakan, " Staf harus disupervisi sebagaimana semestinya." Dalam upaya mengarahkan staf untuk memastikan pencapaian tujuan audit, supervisor adalah memberikan bimbingan kepada staf, perlu tahu tentang masalah yang signifikan yang dihadapi, meninjau pekerjaan yang dilakukan, dan memberikan efektif on-the-job training. Ulasan pekerjaan audit tersebut akan didokumentasikan.

Bukti. Menyatakan standar, "Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk memberikan dasar memadai untuk temuan auditor dan kesimpulan." Berdasarkan standar pekerjaan lapangan, auditor harus memperoleh dan mengevaluasi bukti yang cukup untuk mendukung penilaian mereka dan kesimpulan yang berkaitan dengan tujuan audit. Auditor diharapkan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan pengendalian internal atau persyaratan kepatuhan jika ini adalah penting untuk menyelesaikan audit. Bukti yang dibutuhkan dapat dikategorikan sebagai bentuk fisik, testimonial dokumenter, dan analitis. Bukti harus dinilai untuk kecukupan nya (untuk meyakinkan pengguna akan keabsahan temuan), kompetensi (valid, handal, dan konsistensi dengan fakta), dan relevansi (secara logis terkait dan penting untuk pertanyaan audit) untuk mendukung temuan audit dan kesimpulan.

Dokumentasi Audit. Menurut standar ini, "Auditor harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi audit. Audit dokumentasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan auditor yang berpengalaman, yang tidak memiliki hubungan dengan auditor, untuk memastikan dari dokumentasi audit bukti yang mendukung penilaian signifikan auditor dan kesimpulan . Dokumentasi audit harus berisi dukungan untuk temuan, kesimpulan, dan rekomendasi sebelum auditor menerbitkan laporan mereka. "

Berdasarkan keempat standar ini, auditor disarankan untuk melakukan penilaian yang professional dalam mendokumentasikan pekerjaan audit mereka dan pada dasarnya untuk merekam pekerjaan audit mereka dan kesimpulan yang terkait dengan standar. Sebuah proses yang berkelanjutan dokumentasi menyediakan dukungan utama bagi laporan auditor, membantu dalam melakukan dan mengawasi pekerjaan audit, dan memungkinkan untuk meninjau kualitas audit. Dokumentasi harus cukup rinci untuk menjelaskan tujuan audit, sumber, dan kesimpulan, dan harus tepat terorganisir dengan jelas menghubungkan temuan-temuan laporan, kesimpulan, dan rekomendasi. Audit organisasi diharapkan untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan yang wajar untuk penyimpanan yang tepat dan pengendalian dokumentasi pemeriksaan selama waktu yang cukup untuk memenuhi persyaratan hukum dan administrasi. Penggunaan lain dimaksudkan dokumentasi audit untuk memfasilitasi cooper.ation dari instansi pemerintah dalam program audit kepentingan umum sehingga auditor dapat menggunakan pekerjaan masing-masing dan menghindari duplikasi usaha. Oleh karena itu, auditor harus mengatur untuk membuat dokumentasi audit tersedia bagi auditor pemerintah lainnya atau pemeriksa. Pada saat yang sama organisasi audit perlu mengembangkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencegah pelepasan yang tidak tepat dokumentasi audit untuk selain kanan-ke-tahu penonton.

Pelaporan Standar Audit Kinerja

Empat Standar pelaporan untuk audit kinerja dalam Pemerintah Asditrng Standar berkaitan untuk membentuk laporan, isi laporan, kualitas laporan, dan penerbitan laporan dan distribusi. Untuk masing-masing standar kami memberikan definisi GAO dan kemudian ciri elaborasi standar GAO.

Bentuk. Menyatakan standar, "Auditor harus mempersiapkan laporan audit mengkomunikasikan hasil audit masing-masing." Ini standar pertama pada laporan hasil audit kinerja memerlukan laporan yang akan ditulis atau dalam beberapa bentuk dpt lain dan juga harus sesuai untuk digunakan. Auditor harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna, permintaan mungkin, dan distribusi serius dalam menentukan bentuk yang tepat laporan. Tergantung pada kebutuhan pengguna, laporan mungkin dalam bentuk seperti laporan bab, surat, slide briefing, rekaman video, atau compact disc. Bentuk laporan harus dipilih untuk mengkomunikasikan temuan untuk pengguna di tingkat pemerintahan yang berbeda, meminimalkan kesalahpahaman temuan, membuat hasil yang tersedia untuk inspeksi publik, dan memfasilitasi tindak lanjut untuk mengidentifikasi dan menilai tindakan korektif.

Isi Menyatakan standar, "Laporan audit harus mencakup tujuan, ruang lingkup, dan metodologi, hasil audit, termasuk temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, yang sesuai; referensi untuk memenuhi standar pemerintah yang berlaku umum audit; pandangan dari pejabat yang bertanggung jawab; dan jika diperlukan, menyepakati sifat dari informasi yang khusus dan rahasia. "

Standar ini menetapkan isi yang dibutuhkan untuk laporan audit kinerja. Pengguna laporan dikatakan memerlukan informasi ini untuk memahami tujuan audit dan sifat pekerjaan yang dilakukan, memperoleh perspektif untuk melihat temuan, dan mengidentifikasi keterbatasan penting dari pekerjaan.

Laporan audit mengidentifikasi tujuan audit dalam hal jelas, spesifik, dan netral. Biasanya, informasi ini harus disertai dengan penjelasan dari subjek audit dan aspek kinerja untuk diperiksa, mengapa audit dilakukan, dan prestasi yang dituju. Sebaiknya, tujuan harus dapat diukur dan layak. Ini juga mungkin diperlukan untuk tujuan negara yang tidak dikejar.

Laporan audit juga harus menyatakan lingkup audit, yaitu, kedalaman dan cakupan pekerjaan audit. Seperti yang berlaku, auditor diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara penduduk item sampel dan sampel diperiksa; mengidentifikasi organisasi, lokasi geografis, dan periode yang dicakup; dan menjelaskan dan masalah dokumen. Auditor juga diharapkan untuk melaporkan kendala signifikan terhadap audit, seperti ruang lingkup yang tidak memadai atau masalah dalam mengakses data yang dibutuhkan, catatan, atau individu. Mereka harus mengidentifikasi dan menilai mengapa setiap standar yang berlaku tidak diikuti dan bagaimana kelemahan ini bisa mempengaruhi hasil audit.

Dalam cara pelaporan yang  digunakan, auditor harus dengan jelas menjelaskan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan audit. Penjelasannya harus mencakup teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti, asumsi signifikan yang mendasari metode, teknik apapun yang komparatif digunakan, kriteria evaluatif, dan, ketetapan yang berlaku, dasar pemikiran dan daya simpulan dari setiap desain sampling yang diterapkan.

Temuan harus kuat untuk tujuan audit dan didukung oleh bukti yang cukup, kompeten, dan relevan. Temuan harus dikomunikasikan dengan jelas, meyakinkan, dan diatur dalam perspektif yang tepat. Informasi latar belakang yang tepat harus disediakan untuk membantu pembaca memahami temuan dan signifikansi mereka. Sesuai dengan tujuan audit, temuan audit dapat mencakup kriteria, status program, atau sebab dan akibat. Ketika menyerukan tujuan audit, auditor harus melaporkan kesimpulan dan rekomendasi, dengan rekomendasi mengalir secara logis dari kesimpulan.

Unsur Kualitas Laporan. Standar menyatakan, "Laporan harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas, dan sebagai singkat sebagai subyek izin."

Untuk memenuhi persyaratan untuk ketepatan waktu, auditor diharapkan melaporkan saat ini, informasi yang relevan saat pengguna yang dituju membutuhkannya. Seringkali adalah tepat untuk memberikan laporan lisan atau tertulis sementara, yang para pejabat waspada terhadap hal-hal yang membutuhkan perhatian segera. Laporan akhir harus menyediakan semua fakta dan penjelasan, konteks yang tepat, dan kesimpulan yang tepat dan rekomendasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit.

Persyaratan untuk akurasi terpenuhi dengan menyediakan bukti yang benar, temuan yang digambarkan dengan benar, dan laporan bahwa dalam segala hal yang kredibel dan dapat diandalkan. Jika data yang signifikan dengan temuan audit dan kesimpulan tetapi tidak sepenuhnya terbukti, laporan itu harus dengan jelas menunjukkan keterbatasan data dan tidak mengandung kesimpulan yang tidak beralasan atau rekomendasi berdasarkan data tersebut. Laporan ini harus berisi deskripsi yang akurat dari lingkup audit dan metodologi dan temuan batas dan kesimpulan dengan lingkup audit. Untuk memastikan bahwa laporan tersebut bebas dari kesalahan dalam logika dan penalaran, fakta, angka, tanggal peristiwa, dan kesimpulan tidak didukung dan rekomendasi, auditor harus mempertimbangkan melibatkan auditor independen untuk menyelidiki dan memberikan jaminan akurasi laporan itu.

Objektivitas diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh laporan yang seimbang dalam isi dan nada, bahwa kekurangan ditetapkan dalam konteks yang sesuai; dan bukti yang disajikan dengan cara, tidak memihak adil sehingga pengguna dapat dibujuk oleh fakta. Nada laporan harus mendorong penggunaan konstruktif dari temuan dan rekomendasi, menahan diri dari negativisme, dan memberikan kredit untuk fitur positif program.

Untuk meyakinkan, hasil audit harus responsif terhadap tujuan audit dan disajikan secara persuasif; kesimpulan dan rekomendasi harus mengikuti secara logis dari fakta-fakta yang disajikan. Laporan meyakinkan ketika pengguna menilai temuan yang valid, kesimpulan yang masuk akal, dan rekomendasi sebagai berpotensi menguntungkan.

Semua laporan harus jelas, arus mudah membaca dan memahami dan dipersiapkan dalam bahasa yang sederhana, lugas, dan non teknis sebagai subyek izin. Setiap hal teknis yang dibutuhkan, akronim, dan singkatan harus ditetapkan secara jelas. Bahan laporan ini harus logis. Auditor dapat membuat laporan lebih mudah dibaca dengan membuat penggunaan efektif judul, keterangan. topik kalimat, gambar, bagan, grafik, dan peta. Elemen terakhir dari kualitas laporan adalah keringkasan. Laporan tidak boleh lebih jauh dari yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendukung pesan. Mereka harus tidak memiliki detail ekstra, dan pengulangan tidak perlu harus dihindari. Laporan yang ke titik, berdasarkan fakta, dan ringkas terlihat menjadi mungkin untuk mencapai hasil terbaik.

Penerbitan dan Distribusi Laporan. Standar ini menyatakan,. "Auditor Pemerintah harus menyerahkan laporan audit kepada pejabat yang tepat dari entitas yang diaudit dan kepada pejabat yang sesuai dari organisasi yang memerlukan atau mengatur untuk audit, termasuk organisasi pendanaan eksternal, seperti lembaga legislatif, kecuali pembatasan hukum mencegahnya. Auditor juga harus mengirim salinan laporan kepada pejabat lain yang memiliki wewenang pengawasan hukum atau yang mungkin bertanggung jawab untuk bertindak atas temuan audit dan rekomendasi, dan juga kepada orang lain yang berwenang untuk menerima laporan tersebut. Kecuali laporan itu dibatasi oleh hukum atau peraturan, atau berisi informasi rahasia atau rahasia, auditor harus menjelaskan bahwa salinan yang dibuat tersedia untuk inspeksi publik. Auditor non-pemerintah harus menjelaskan tanggung jawab laporan distribusi dengan partai kontrak untuk audit dan mengikuti kesepakatan yang dicapai. "

Laporan audit harus didistribusikan secara tepat waktu kepada para pejabat membutuhkan temuan dan lainnya tertarik kanan-ke-tahu penonton-misalnya, pejabat hukum berwenang untuk menerima laporan, mereka yang dituduh dengan bertindak atas temuan-temuan laporan dan rekomendasi, personil pemerintah lainnya yang membantu entitas yang diaudit dan mungkin publik. Dokumentasi audit harus menentukan apakah laporan tersebut akan tersedia untuk inspeksi publik. Jika audit berisi materi yang diklasifikasikan atau mungkin tidak releasable untuk pihak tertentu atau masyarakat untuk alasan yang sah lainnya, auditor harus membatasi distribusi laporan yang sesuai.

F.            Penggunaa Standar Evaluasi

Meskipun tiga set standar diperiksa dalam bab ini bervariasi dalam detail dan orientasi substantif, mereka saling melengkapi, tidak berkontradiksi. Pada dasarnya mereka konsisten dalam prinsip-prinsip yang dianjurkan tetapi memberikan penekanan yang berbeda, cross-cek, dan perawatan melengkapi persyaratan untuk evaluasi. Semua tiga set standar secara substansial mendukung untuk apa yang merupakan praktik evaluasi. Evaluasi harus tidak tercela, dengan evaluator mengikuti semua hukum dan kode etik. Selain itu, evaluator harus menghasilkan temuan yang valid dan harus berhati-hati untuk tidak menyajikan kesimpulan unsupportable dan rekomendasi. Selain itu, evaluator harus hati-hati memilah peran mereka sebagai inquirers independen dari peran sosial mereka advokasi dan memastikan bahwa evaluasi mereka tidak rusak oleh konflik kepentingan. Semua tiga set yang didasarkan pada dalil bahwa suara audit dan evaluasi sangat penting untuk fungsi normal dari suatu Penyedia layanan masyarakat yang sehat dan pemerintah harus secara teratur tunduk layanan mereka untuk evaluasi, dan evaluator harus memberikan layanan yang legal, etis, efektif, akuntabel, dan untuk kepentingan umum. Standar adalah suatu kekuatan yang besar untuk membawa tentang layanan suara diperlukan evaluasi. Jelas, tiga set standar terdiri dari sumber daya berharga dari prinsip-prinsip, konsep, dan prosedur untuk evaluator dan klien mereka.

Tergantung pada tugas evaluasi tertentu, tiga set dapat digunakan bergantian atau digabungkan. Perbandingan substansi Komite Standar bersama dan  dokumen Panduan Prinsip AEA 1995 mengungkapkan perbedaan utama dan persamaan dalam standar dan prinsip-prinsip (Covert, 1995; Sanders, 1995 ). Pada dasarnya segala sesuatu yang tercakup dalam prinsip AEA juga diliput oleh standar Komite Bersama. Namun, cakupan yang terakhir adalah lebih luas, jauh lebih rinci, dan menggali lebih dalam masalah evaluasi. Tidak ada perbandingan yang sama dari semua tiga set standar yang telah diterbitkan. Sebagai penutup, kami menyajikan kembali pada setiap set standar, mendiskusikan prioritas untuk menggunakan setiap set, dan garis besar proses yang umum untuk menerapkan standar.

Panduan Prinsip AEA mengandaikan bahwa evaluasi program harus memenuhi persyaratan untuk menghormati kompetensi penyelidikan sistematis, integritas dan kejujuran bagi orang-orang, dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umum dan publik. Dari tiga set standar, Panduan Prinsip-Prinsip memiliki penerapan yang luas dan yang paling umum, secara resmi didukung oleh Asosiasi Evaluasi Amerika dan berlaku untuk evaluasi program di berbagai sektor pelayanan pemerintah dan sosial. Berisi dua puluh tiga pernyataan penting untuk mendukung lima prinsip, tapi juga ketiadaan kriteria rinci dan bimbingan. Diperdebatkan, standar ini harus diterapkan di semua AS. Program evaluasi, namun karena kurangnya spesifisitas mereka sering berfungsi terbaik sebagai seperangkat standar sekunder. Penerapannya berkembang di Amerika Serikat untuk semua evaluator yang memutuskan untuk melakukan evaluasi program mereka sesuai dengan Panduan Prinsip AEA.

Standar Evaluasi Program Komite Bersama ini difokuskan pada evaluasi program pendidikan di Amerika Serikat dan Kanada; menetapkan bahwa evaluasi harus memenuhi persyaratan utilitas, kelayakan, dan kepatutan, dan akurasi, dan memberikan pedoman yang luas dan beragam kasus ilustratif. Pembangunan disponsori oleh lebih dari selusin organisasi profesi yang bersangkutan dengan meningkatkan pendidikan. Juga, American National Standards Institute mengakreditasi Standar Evaluasi Program Komite Bersama untuk dipekerjakan dalam mengevaluasi program pendidikan di Amerika Serikat.

Standar Audit Pemerintahan yang difokuskan pada pemerintah AS yang disponsori program di semua bidang pelayanan pemerintah. Mereka menyediakan standar umum tentang kemandirian, penilaian profesional, kompetensi, dan kontrol kualitas dan jaminan. Mereka juga memberikan standar khusus untuk kerja lapangan dan pelaporan temuan untuk audit keuangan, keterlibatan atestasi, dan audit kinerja. Standar umum dan standar khusus banyak dipakai pada audit kinerja yang relevan dengan non pemerintah serta evaluasi pemerintah di berbagai bidang program. Meskipun mereka dimaksudkan untuk digunakan dalam mengevaluasi program-program pemerintah AS, standar tersebut telah digunakan di negara-negara di seluruh dunia.

Evaluator dapat menggunakan proses sembilan langkah umum dalam menerapkan semua tiga set standar:

1.    Menjadi benar akrab dengan setiap rangkaian standar melalui orientasi dan pelatihan yang sistematis.

2.    Memperjelas tujuan evaluasi itu.

3.    Memperjelas konteks evaluasi.

4.    Mencapai kesepakatan dengan klien yang sesuai dengan standar akan diterapkan dan, jika lebih dari satu set, yang utama, sekunder, atau tersier. Sebagai aturan praktis, Standar Audit Pemerintahan yang utama dalam evaluasi program pemerintah AS, Standar Evaluasi Program Komite Bersama harus utama dalam evaluasi program pendidikan non pemerintah di Amerika Utara, dan Panduan Prinsip AEA harus utama dalam evaluasi program non pemerintah di luar bidang pendidikan dan sekunder dalam semua evaluasi program lain di Amerika Serikat.

5.    Orientasi dan rujukan stakeholder di isi dari standar yang dipilih dan penerapan untuk memastikan kualitas dalam evaluasi dan akhirnya menilai evaluasi program.

6.    Menerapkan standar secara proaktif melalui pemeriksaan berkala pada semua aspek evaluasi.

7.    Memberikan pertimbangan untuk pihak independen yang terlibat untuk menggunakan standar dalam melakukan metaevaluations formatif atau sumatif. Setiap aplikasi formatif dari standar harus mencakup laporan tertulis berkala dan sesi umpan balik yang ditujukan untuk memperkuat evaluasi yang sedang berlangsung.

8.    Menerapkan standar untuk menilai keberhasilan evaluasi program. Seperti metaevaluation sumatif akan memiliki kredibilitas yang lebih jika dilakukan oleh evaluator independen.

9.    Pastikan bahwa laporan metaevaluation sumatif telah dibuat dan efektif dikomunikasikan ke seluruh pihak yang berwenang.

Semua tiga set standar menekankan bahwa standar adalah panduan umum dan bahwa evaluator dan klien mereka harus berkonsultasi dan mempekerjakan banyak materi yang lebih spesifik ketika berhadapan dengan rincian seperti desain, kasus pengukuran penelitian, statistik, pelaporan dan kontraktor.